Image default
Ekonomi Politik & Pemerintahan

Kilas Balik Diskursus Pertamini

bebas

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal & PT Pertamina selama ini hanya bekerja sama dengan SPBU, APMS, SPBN, dan SPDN tidak dengan Pertamini

Kontroversi BBM Untuk Rakyat: Pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pertamini juga mulai menjual jenis Pertamax.

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).

Alat dan investasi
Alat Pertamini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.Harga satu alat Pertamini manual adalah sekitar 6,5 juta sementara alat Pertamini digital adalah sekitar 15-17 juta rupiah.

Penjual bensin eceran yang beralih menggunakan alat Pertamini menyebutkan bahwa alat ini lebih praktis dibandingkan saat masih menggunakan botol. Selain itu, dengan adanya ukuran pada tangki ukur, kepercayaan konsumen menjadi meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan penjual. Penjual juga hanya perlu mengantongi izin dari Polsek atau Desa setempat untuk dapat membeli bahan bakar dari SPBU resmi.

Legalitas
Perwakilan PT. Pertamina menyebutkan bahwa Pertamini merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama bahaya kebakaran. Menurut BBM BP Migas, Hendry Ahmad, Pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar Rp 60 miliar karena melanggar Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55.

Keamanan
Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) menyatakan bahwa aspek keamanan Pertamini masih sangat kurang karena seringkali ditemui penjual yang merokok di samping alat Pertamini. Pertamini juga ditengarai merugikan konsumen karena berdasarkan pengawasan, volume yang dikeluarkan alat Pertamini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Hal tersebut melanggar UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang melarang segala bentuk bisnis yang tidak menggunakan meteran standar.

Terdapat beberapa kali peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kios Pertamini. Pada tanggal 7 Mei 2012, kios Pertamini di Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami kebakaran yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan orang mengalami luka bakar. Pada tahun 2015, terjadi kebakaran akibat menyalakan api kompor yang berjarak 4 meter dari kios. Kebakaran besar juga terjadi di pulau kecil Bajo Pulo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan ratusan rumah terbakar habis dan hampir seluruh penduduk kehilangan tempat tinggal.

SPBU Pertamini
SPBU Pertamini adalah sub-SPBU alternatif yang diberikan oleh PT. Pertamina yang bekerjasama dengan UMKM Jawa Timur untuk memperluas margin SPBU dengan investasi sekitar 75-100 juta rupiah. Pada umumnya, modal yang dibutuhkan untuk membangun satu SPBU mencapai hingga miliaran rupiah. Berbeda dari Pertamini, sub-SPBU ini memiliki izin resmi sesuai dengan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak. Selain itu, sub-SPBU ini memiliki konsep yang sama persis dengan yang digunakan SPBU Pertamina pada umumnya tetapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Dispenser yang digunakan merupakan dispenser digital dengan tangki kapasitas 200 liter dan bahan bakar didistribusikan dengan sepeda motor yang membawa tangki BBM sehingga dapat mencapai daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh mobil tangki BBM. Selain itu, harga yang dipatok oleh SPBU Pertamini maksimal 500 rupiah lebih mahal dibandingkan SPBU besar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fakta Yang Bikin Pertamini Menjamur
PT Pertamina Persero mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat Pertamini –penjual bensin eceran dengan kemasan semakin menjamur adalah SPBU resmi Pertamina banyak kekurangan.

Gigih Wahyu Hari Irianto, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina mencontohkan di beberapa daerah, SPBU Pertamina sudah banyak yang tutup di jam sibuk. Kondisi ini membuat pengendara, terutama pengendara motor, memilih tempat lain.

“Kan banyak SPBU yang jam 7 malam sudah tutup. Itu niche market yang jadi peluang, di mana tidak ada SPBU di sana orang beralih. Apalagi Pertamini modalnya kecil,” kata Gigih di Kantor Pusat Pertamina di Jakarta Pusat. (4/4).

Tidak bisa dipungkiri, pasokan bensin Pertamini juga berasal dari SPBU dan bisa dibilang kalau di SPBU sendiri terjadi kebocoran. Pelayanan yang harusnya untuk konsumen perorangan, jadi dipakai untuk Pertamini, yang dijual lagi.

“Kami pun harus melakukan evaluasi, kebocorannya ada di mana, di sana diperbaiki”, lanjut Gigih .

Gigih menjelaskan bahawa Pertamini atau penjual bensin eceran pada umumnya sudah ada sejak dulu kala. Cuma bahasan ini tidak santer seperti sekarang ini dan idealnya penjual bahan bakar subsidi harus selalu diatur oleh BPH Migas. Dan badan itu harus senantiasa dievaluasi. Faktanya Pertamini juga menjual jenis bahan bakar itu dan ini bisa dibilang usaha ilegal.

Gigih juga menegaskan bahwa Pertamini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pertamina. Menurutnya ini patut digarisbawahi karena banyak orang menganggap keduanya punya relasi, apalagi warna Pertamini, merah dan putih, mirip dengan warna khas Pertamina.

Pada April tahun lalu bahwa Pertamina akan menggugat Pertamini ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebab, Pertamini dianggap merusak citra Pertamina sebagai sebuah perusahaan berkelas internasional.

Pertamini cuma istilah dagang
Pertamina selama ini tidak pernah melakukan kerja sama dengan Pertamini, sebab pertamini itu hanya istilah dagang saja bukan lembaga penyalur.

“Pertamini adalah usaha dagang dari masyarakat-masyarakat yang selama ini stoknya di beli di SPBU dan kemudian dijual lagi kepada masyarakat,” kata Pimpinan PT Pertamina Cabang Ambon Tiara di Ambon. (22/07)

Jadi pertamini itu bahasanya adalah pedagang eceran bukan penyalur, karena itu kalau mau dilarang untuk tidak gunakan lebel pertamina sudah jelas, sebab pertamini itu hanya usaha dagang sepihak pedagang.

Tiara mengatakan, PT Pertamina selama ini hanya bekerja sama dengan SPBU, APMS, SPBN, dan SPDN tidak dengan Pertamini.

Sales Penjualan Retail IV Pertamina Ambon Mahdi Syafar yang mendampingi Pimpinan Pertamina Cabang Ambon Tiara menjelaskan, selain dari SPBU, APMS, SPBN, dan SPDN yang selama ini melakukan kerja sama maka dianggap illegal karena yang memiliki izin hanya pertamina.

Mahdi mengatakan dimana kondisi dilapangan pertamina bukan sebagai pengatur tetapi hanya penugasan yakni menjual BBM kepada masyarakat dan mempergunakan lembaga penyalur.

“Jadi kalau misalnya saja ada tindakan yang harus dijatuhi kepada pertamini seharusnya ada kerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini juga dinas perindustrian dan perdagangan setempat,” ujarnya.

Mahdi mencontohkan terkait dengan pajak ketika misalnya ada kendaraan yang melakukan pembelian di SPBU maka tiap satu liter itu pertamina membayar 7.5 persen kepada pemerintah provinsi, baik itu Pertalite, Pertamax dan Dexlite, sedangkan lima persen untuk premium dan solar.

“Jadi kalau bicara soal pertamini atau usaha dagang eceran lokal seperti ini, Pertamina sendiri juga tidak mengetahui siapa itu yang memberikan ijin kepada mereka”, ujarnya.

Sebab kalau ijin, lanjutnya, hanya Pertamina yang memberikan ijin, akan tetapi ada juga larangan kepada SPBU untuk tidak melayani pembelian-pembelian bahan bakar jenis premium dan solar untuk diperjualbelikan kembali.

“Karena hal-hal seperti ini yang selalu menyebabkan naik dan turunnya harga BBM, pada hal harga BBM di semua penyalur milik Pertamina adalah harga tetap yakni premium Rp6.450/liter, solar Rp5.150/liter, pertalite Rp7.700/liter, pertamax 9.350/liter”, ujarnya.

Selain dari harga pertamina itu diluar pengaturan kami, lanjutnya.

Mahdi mengakui kalau pertamini ada di beberapa wilayah di Maluku, hanya saja pembeliannya Pertamina tidak bisa mengatur sebab namanya saja usaha dagang.

“Kadang-kadang datang membeli dengan mobil, kemudian kembali lagi beli dan seterusnya, yah seperti pedagang eceran saja,” ujarnya.

Lindungi konsumen dan investor kecil, pertamini akan diregulasi
Maraknya pedagang bahan bakan minyak (BBM) berpompa yang dikenal dengan sebutan pertamini, mendorong Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berencana menerbitkan regulasi mengenai keberadaan usaha kecil tersebut.

Retail Marketing Area IV PT Pertamina Fahrizal di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa PT Pertamina dengan pemerintah kota dan pemangku kepentingan sepakat akan menertibkan pertamini yang kini banyak dikelola oleh masyarakat.

“Regulasi pertamini memang diperlukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari sisi baik keamanan, mutu, maupun takaran. Pemkot Pekalongan akan menerbitkan aturan khusus untuk mengatur keberadaan pertamini”, kata Fahrizal. (20/08)

Menurutnya PT Pertamina tidak ingin mematikan usaha kecil masyarakat sehingga mereka akan diberikan pembinaan agar tidak merugikan semua pihak baik dari sisi keamanan, mutu, maupun takaran.

Para pelaku usaha pertamini, kata dia, akan dikumpulkan dan kemudian diberi sosialisasi serta lokakarya terkait dengan peraturan yang harus dilaksanakan.

“Tujuannya, para pelaku usaha pertamini agar mengetahui regulasi dalam menjalankan usaha minyak dan gas (migas) baik mulai dari mutu, takaran hingga harga yang ditetapkan”, katanya.

Ia mengatakan, maraknya usaha pertamini memang sudah saat dibenahi semua dan dicermati bersama agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari di masyarakat atau konsumen.

“Mengenai faktor keamanan, nantinya para pemangku kepentingan akan mencermati mana lokasi yang benar membutuhkan pertamini bisa melakukan penjualan. Kami tidak ingin masyarakat salah investasi karena tidak tahu peraturannya”, kata dia.

Ratusan Pertamini Tidak Punya Izin
Ratusan pedagang bahan bakar minyak yang menggunakan mesin pompa mini atau dikenal dengan sebutan pertamini di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, belum memiliki izin operasional.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Dewi Wuriyanti di Batang, Kamis, mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki dasar untuk menertibkan keberadaan penjual bensin eceran tersebut meski usaha itu melanggar Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

“Kami memastikan pendirian usaha pertamini itu tidak mengantongi izin usaha karena memang belum ada regulasi yang mengaturnya. Jika warga nekat membuka usaha tersebut bisa dinyatakan usaha itu berdiri secara ilegal,” katanya. (26/07)

Saat ini pemerintah belum mempunyai dasar untuk menertibkan keberadaan penjual bensin eceran dengan menggunakan mesin pompa itu.

Selama ini pemkab hanya melakukan monitoring dan pembinaan saja pada pemilik pertamini agar melengkapi peralatan keamanan.

“Pada monitoring yang dilakukannya secara berkala itu, kami melihat banyak pemilik usaha BBM itu yang tidak melengkapi peralatan keamanan, seperti halnya alat pemadam kebakaran”, katanya.

Selain tidak memiliki izin operasional dan kelengkapan alat keamanan, kata dia, banyak pengecer BBM dengan menggunakan alat mesin pompa ini tidak memiliki standar takaran.?

“Usaha mereka tidak bisa dilakukan uji tera seperti pada Pertamina”, katanya.

Manager Communication and CSR PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng dan DI Yogyakarta Andar Titi Lestari mengatakan penjualan BBM seperti itu (pertamini) dinilai ilegal.

Selain tidak mempunyai izin usaha, kata dia, penjualan BBM model seperti itu melanggar sejumlah aturan baku yang disyaratkan oleh Pertamina seperti standar harga jual, standardisasi mengenai dispensernya, nozzle-nya atau kualitas BBM-nya.

“Usaha pertamini ini sudah jelas ilegal karena pada aturan disebutkan untuk melakukan kegiatan usaha niaga hilir minyak dan gas harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah,” katanya. (BS/Isa)

bebas

There is no ads to display, Please add some

Related posts

Penentuan Ulang Harga Pasca Pandemi Corona: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Metodenya

Penulis Kontroversi

Saat Pengamanan Grand Balongpanggang Residence: “Harusnya ada kabar terlebih dahulu”

Penulis Kontroversi

Juri Internasional Kagum Dengan Kopi Arabika Gayo

Penulis Kontroversi

Leave a Comment

bebas