Kades Ima’an: “Papan Informasi Penggunaan Dana Desa Terpasang Setelah PABDes Selesai”

Kepala Desa Ima’an Khosyi’in yang tidak mengangkat telepon selulernya maupun tidak membalas pesan singkat WhatsAppnya saat dikonfirmasi awak media ini namun memberikan pernyataan lewat lembaga kontrol sosial diatas menyatakan bahwa, “papan informasi APBDes akan dipasang setelah PAPBDes Ima’an selesai”

Kontroversi Papan APBDes – Laporan soal dugaan penyelewengan dan dugaan korupai dana desa cukup banyak buah bibir masyarakat serta awak media. Pada tahun lalu saja data yang dihimpun awak media ini hingga belasan laporan dana desa dilaporkan masyatakat di Kejari, Kejati, Polres dan Polda se-Indonesia.

Menyikapi hal ini, LSM Ilham Nusantara melalui Ketua Umum-nya mengingatkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk bisa memasang baliho atau papan informasi rencana dan pelaksanaan program dana desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pemanfaatan dana desa kepada masyarakat.

Selain itu sesuai intruksi dari Kementerian Desa yang meminta para Pemdes terutama Kepala Desa untuk transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa, sesuai dengan aturan undang-undang tentang pemerintah desa.

Ketua umum LSM Ilham Nusantara membenarkan bahwa untuk dana desa 2018 dan kedepannya, harus ada perubahan. Pelaksanaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, hal ini sudah menjadi aturan undang-undang.

Untuk itu Pemerintahan desa (Pemdes) dan kepala desa harus bisa terbuka terkait masalah dana desa. Salah satunya dengan memasang informasi tentang pengelolaan dana desa agar masyarakat tahu apa program yang dilaksanakan pemerintah desa dan peruntukan dananya. “Instruksi dari kemendesa semua desa wajib pasang baliho, biar masyarakat tahu dan ikut mengawasi pelaksanaan dana desa,” ungkapnya. (17/08/2018)

Charif menjelaskan papan informasi ini menguraikan dan menjelaskan pelaksanaan dana desa kedepannya yang transparan dan teliti sesuai dengan aturan serta pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dibahas dalam musyawarah masing-masing desa.

Charif juga mengingatkan agar Pemdes untuk tidak menyelewengkan dana desa, pasalnya untuk pengawasan dana desa akan dikawal ketat pihaknya, bekerja sama dengan aparat hukum yang ada di Indonesia.

“Sesuai intruksi Menteri, untuk pengawasan dana desa tergabung sejumlah lembaga yang mengawasi, mulai dari Satgas Kemendesa, Kementerian dalam Negeri, Kemenkeu, KPK, BPK dan aparat hukum lainnya,” katanya.

Kepala Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Khosyi’in yang tidak mengangkat telepon selulernya maupun tidak membalas pesan singkat WhatsAppnya saat dikonfirmasi awak media ini namun memberikan pernyataan lewat lembaga kontrol sosial diatas menyatakan bahwa, papan informasi APBDes akan dipasang setelah PAPBDes Ima’an selesai. (17/08/2018)

“Nunggu PAPBDesa dan itu sudah kita lakukan kemarin, tapi sudah pesan. Besok atau Senin sudah bisa dipasang. Kemarin pas acara tumpengan satu desa juga sudah tak smpaikan semua pada masyarakat tentang besaran anggaran APBDes dan sekaligus program pembangunanya”, katanya menirukan pernyataan Kades Ima’an.

Camat Dukun Fattah Hadi yang berhasil dikonfirmasi awak media ini beberapa waktu yang lalu mengaku siap melaksanakan amanat undang-undang. Menurutnya sejauh ini pihaknya sudah melaksanakan transparansi dalam penggunaan dana desa, pasalnya setiap pelaksanaannya selalu dilaksanakan secara musyawarah.

“Kita sudah menginstruksikan kepada seluruh Pemerintahan Desa dan Kepala Desa se-kecamatan Dukun untuk memasang papan informasi tersebut siap karena masyarakat berhak tahu pelaksanaan dana desanya,” jelas Fattah Hadi melalui telepon selulernya (08/08, red). (Isa)

There is no ads to display, Please add some