Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi serta pencapaian target penyaluran KUR pada 2018 pemerintah memutuskan untuk menambah plafon penyaluran menjadi sebesar Rp. 123,53 Triliun
Kontroversi KUR– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2018 mencapai Rp79,2 triliun atau 67,6 persen dari target penyaluran Rp117,08 triliun.
“Penyaluran KUR sampai 31 Juli 2018 sebesar Rp79,2 triliun,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan penyaluran KUR masih didominasi skema KUR mikro sebesar 63,5 persen, diikuti KUR kecil 36,2 persen dan KUR untuk TKI 0,4 persen.
“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil,” katanya.
Pencapaian KUR ini juga didukung oleh 3.209.569 debitur serta terjaganya tingkat kredit bermasalah atau NPL pada kisaran 0,01 persen.
Menurut wilayah, Jawa masih mendominasi penyaluran KUR sebesar 54,9 persen, diikuti Sumatera 19,4 persen, Sulawesi 10 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 6,4 persen, serta Maluku dan Papua 2,2 persen.
Secara keseluruhan, berdasarkan data Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, total nilai KUR yang telah disalurkan mencapai Rp277,4 triliun.
Nilai tersebut mencakup outstanding sebesar Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM dengan tingkat NPL sebesar 1,06 persen.
Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi serta pencapaian target penyaluran KUR pada 2018, pemerintah memutuskan untuk menambah plafon penyaluran menjadi sebesar Rp. 123,53 Triliun.
Penambahan plafon penyaluran KUR pada 2018 ini telah memperhatikan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan.
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengharapkan hal tersebut dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau. (sg)
There is no ads to display, Please add some
