Eni Maulani menyebut banyak kepentingan yang tidak ingin proyek seperti PLTU Riau-1 ini berjalan bahkan banyak pihak yang tak mau proyek ini dikuasai negara sebab kepentingan mereka bisa terusik dan meminta kepada Presiden Jokowi agar tak menggagalkan proyek Riau-1
Kontroversi KPK: Anggota DPR RI Eni Maulani Saragih menuliskan surat klarifikasi terkait kasus suap yang menjeratnya. Surat itu ditulisnya menggunakan tangan pada 15 Juli 2018 yang lalu. Dalam suratnya Eni mengatakan dirinya tidak pernah melakukan intervensi untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam proyek PLTU Riau-1. Sebab tidak ada proses tender dalam proyek tersebut. Dalam proyek itu pun PLN menguasai saham sebanyak 51 persen.
“Yang saya lakukan adalah membantu proyek investasi ini berjalan lancar. Ini bukan proyek APBN”, tulis Eni dalam surat tersebut.
Eni menerangkan bahwa hanya di PLTU Riau-1 PLN menguasai saham sebanyak 51 persen. Sebelumnya PLN hanya menyiapkan equity sebesar 10 persen dan akan mencarikan akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga sangat ringan sebesar 4,25 persen per tahun. Sehingga, harga jual ke PLN pun murah sekitar 5,3 sen.
“Sehingga masyarakat diyakinkan ke depan PLN akan dapat menjual listrik yang murah kepada rakyat,” lanjut Eni.
Dengan berbagai kondisi tersebut Eni meyakini proyek tersebut menjadi proyek percontohan. Eni membandingkan proyek ini dengan PLTU Batang yang investasinya mencapai 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Saham di PLTU Batang juga dikuasai swasta dan harga jualnya mahal di atas 5 sen.
Padahal dengan proyek yang sangat besar itu, harusnya harga jualnya bisa dibawah 5 sen. Menurut Eni hal ini luar biasa lagi, lanjutnya, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun tanpa ada kepemilikan negara dalam proyek PLTU Batang.
Eni membandingkan proyek PLTU Riau-1 dengan PLTU Paiton yang harga jualnya di atas 9 sen.
“Luar biasa gilanya. Ada apa dengan proyek ini? Makanya saya perjuangkan Riau-1 karena saya yakin ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk negara ini”, kata lebih lanjut
Eni menyebut banyak kepentingan yang tidak ingin proyek seperti PLTU Riau-1 ini berjalan. Bahkan ia mengatakan banyak pihak yang tak mau proyek ini dikuasai negara sebab kepentingan mereka bisa terusik. Ia minta kepada Presiden Jokowi agar tak menggagalkan proyek Riau-1.
“Saya mohon bapak Presiden turun tangan langsung dengan proyek 35.000 Megawatt”, ungkap Eni dalam surat itu.
Meski begitu Eni mengakui kesalahannya yang kerap meminta bantuan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budistrisno Kotjo ketika ada kebutuhan yang mendesak. Sebab ia menganggap Johannes sebagai teman.
“Pak Kotjo pun membantu karena mungkin beliau beranggapan yang sama kepada saya”, imbuhnya.
Eni pun mengakui kesalahannya menerima ‘rezeki’ dari proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi VII ini meyakini rezeki tersebut halal karena tujuannya demi kepentingan rakyat dan negara. Politisi Partai Golkar ini pun mengaku siap mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum dan di hadapan Allah.
“Saya mengakui ini salah karena saya sebagai anggota DPR dan kesalahan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT”,tutupnya. (wtt)
There is no ads to display, Please add some
