Image default
Hukum & Kriminal

Pakta Integritas Bentuk Komitmen Perangi Korupsi

Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU silakan digugat dan hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk partai politik (parpol) untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak

Kontroversi PKPU: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pakta integritas yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari komitmen semua pihak untuk memerangi korupsi.

“Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU, silakan digugat”,  kata Tjahjo sebelum menghadiri Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta.  (5/7)

Dia mengatakan pakta integritas tersebut hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk partai politik (parpol) untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Tjahjo yakin parpol-parpol tidak akan mencalonkan ketiga kelompok tersebut sebagai calon anggota legislatif. Hal ini berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan.

Selain itu Tjahjo mengatakan terkait pro dan kontra PKPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari undang-undang (UU) yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.

Dia tidak menginginkan PKPU menyimpang dari UU karena bisa berpotensi adanya gugatan yang dikhawatirkan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu.

“Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik untuk awal September karena sudah pendaftaran capres dan cawapres dan 23 September sudah mulai kampanye. Kampanye partai, kampanye pasangan capres dan cawapres sehingga waktunya sangat mepet”,  katanya.

Sebelumnya Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi II dan Komisi III mengadakan rapat konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (5/7).

Rapat tersebut membahas Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sebab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah resmi menandatangani Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Rabu (4/7).

PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Kemenkumham.

Pasal 4 Ayat (3) Bab II Bagian Kesatu tentang Umum mengatur mengenai larangan mantan narapidana menjadi caleg.

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Dan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) disebutkan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan ketentuan pimpinan parpol sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) yang berisi rincian setiap dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1. (nz)


There is no ads to display, Please add some

Related posts

Kemenkumham Jatim Sumbang Dua UPT Berpredikat WBK

Penulis Kontroversi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik

Penulis Kontroversi

Polsek Driyorejo Ungkap Kasus Narkoba ; Baru Keluar Penjara Seminggu, Kini Kembali Dipenjara Kasus Serupa

admin

Leave a Comment