Larangan eks napi korupsi menjadi caleg teruang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6/2018)
Kontroversi Eks Koruptor: Ketua Umum Indonesia Bebas Masalah Imam S Ahmad menegaskan ruang gerak eks terpidana kasus korupsi atau koruptor terhadap jabatan politik harus dipersempit. Ketegasan ini sebagai dukungan terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) 2019.
“Sejak awal secara prinsip KPK mendukung agar ruang gerak terpidana korupsi atau koruptor lebih dibatasi untuk menduduki posisi publik. Apalagi jabatan-jabatan politik berdasarkan pemilihan,” ujar Imam kepada awak media ini. (2/7)
Imam menilai seluruh elemen bangsa harus bersikap tegas terhadap pemberantasan korupsi.
“Sikap yang tegas dari seluruh elemen bangsa menjadi hal penting jika bicara tentang pemberantasan korupsi,” ujar Imam.
Adanya aturan yang mempersempit ruang gerak eks koruptor menduduki jabatan politik dapat menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
“Semoga nanti aturan-aturan dan putusan-putusan pengadilan yang mempersempit ruang koruptor menduduki jabatan publik dapat berkontribusi menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi”, lanjut Imam.
Larangan eks napi korupsi menjadi caleg teruang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6/2018)
“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” demikian bunyi pasal 7 poin 1 huruf h PKPU.(Ahmad B)
There is no ads to display, Please add some
